Mengapa ketepatan format krusial
Dokumen instansi bersifat resmi dan sering menjadi dasar hukum atau bukti administrasi. Perbedaan ukuran kolom sekecil apa pun dapat menyulitkan pengolahan data, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa administrasi. Karena itu, pencetakan dokumen jenis ini harus mengikuti format baku yang ditetapkan instansi.
Dokumen yang paling sering dipesan
STTS (Surat Tanda Terima Sementara) — bukti sementara pembayaran, memerlukan kolom identitas wajib pajak, jenis setoran, nominal, serta tanda tangan petugas.
SPPT PBB — memuat blok data objek pajak, luas bumi dan bangunan, serta perhitungan ketetapan.
DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) — formulir rekap berukuran besar dengan banyak kolom per wilayah.
SSPD PBB — surat setoran pajak daerah yang memerlukan rangkap untuk beberapa pihak.
Hal teknis yang perlu diperhatikan
- Ukuran kertas dan margin cetak. Harus sesuai dengan kebutuhan pengarsipan dan mesin pemroses data.
- Jumlah rangkap. Menentukan jumlah ply dan letak karbon.
- Nomor dokumen. Beberapa dokumen memerlukan penomoran berurutan untuk kontrol.
- Kualitas cetak lapisan bawah. Pastikan tetap terbaca setelah beberapa lembar ditumpuk.
Pengalaman Emselindo
Kami telah lama melayani pengadaan form dokumen instansi dan memahami pentingnya konsistensi hasil cetak antar-batch. Untuk kebutuhan pengadaan, kami menyediakan penawaran khusus beserta contoh cetak sebelum produksi massal.
Butuh cetakan untuk instansi Anda?
Konsultasikan kebutuhan cetak Anda dengan tim kami.